Bangsa Moro dalam lintasan Sejarah

Secara geografis wilayah Filipina terbagi dua wilayah kepulauan besar, yaitu utara dengan kepulauan Luzon dan gugusannya serta selatan dengan kepulauan Mindanao dan gugusannya. Muslim Moro atau lebih dikenal dengan Bangsa Moro adalah komunitas Muslim yang mendiami kepulauan Mindanao-Sulu beserta gugusannya di Filipina bagian selatan.


Sejarah masuknya Islam

Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya kepulauan Sulu dan Mindanao, pada tahun 1380. Seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul Makhdum dan Raja Baguinda tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut.
Menurut catatan sejarah, Raja Baguinda adalah seorang pangiran dari Minangkabau (Sumatra Barat). Ia tiba di kepulauan Sulu sepuluh tahun setelah berhasil mendakwahkan Islam di kepulauan Zamboanga dan Basilan. Atas hasil kerja kerasnya juga akhirnya Kabungsuwan Manguindanao, raja terkenal dari Manguindanao, memeluk Islam. Dari sinilah awal peradaban Islam di wilayah ini mulai dirintis. Pada masa itu, sudah dikenal sistem pemerintahan dan kodifikasi hukum yaitu Manguindanao Code of Law atau Luwaran yang didasarkan atas Minhaj dan Fathu-i-Qareeb, Taqreebu-i-Intifa dan Mir-atu-Thullab.
Manguindanao kemudian menjadi seorang Datu yang berkuasa atas propinsi Davao di bagian tenggara pulau Mindanao. Setelah itu, Islam disebarkan ke pulau Lanao dan bagian utara Zamboanga serta daerah pantai lainnya. Sepanjang garis pantai kepulauan Filipina semuanya berada dibawah kekuasaan pemimpin-pemimpin Islam yang bergelar Datu atau Raja bahkan setelah kedatangan orang-orang Spanyol. Konon menurut para ahli sejarah kata Manila (ibukota Filipina sekarang) berasal dari kata Amanullah (negeri Allah yang aman). Pendapat ini bisa jadi benar mengingat kalimat tersebut banyak digunakan oleh masyarakat Islam sub-kontinen (anak benua India).

Masa Kolonial Spanyol

Sejak masuknya orang-orang Spanyol ke Filipina pada 16 Maret 1521, penduduk pribumi telah mencium adanya maksud lain dibalik "ekspedisi ilmiah" Ferdinand de Magellans. Ketika kolonial Spanyol menaklukan wilayah utara dengan mudah dan tanpa perlawanan berarti, tidak demikian halnya dengan wilayah selatan. Mereka justru menemukan penduduk wilayah selatan melakukan perlawanan sangat gigih, berani dan pantang menyerah.
Tentara kolonial Spanyol harus bertempur mati-matian kilometer demi kilometer untuk mencapai Mindanao-Sulu (kesultanan Sulu takluk pada tahun 1876). Menghabiskan lebih dari 375 tahun masa kolonialisme dengan perang berkelanjutan melawan kaum Muslimin. Namun, walaupun demikian, kaum Muslimin tidak pernah dapat ditundukan secara total.
Selama masa kolonial, Spanyol menerapkan politik devide and rule (pecah belah and kuasai) serta mision-sacre (misi suci Kristenisasi) terhadap orang-orang Islam. Bahkan orang-orang Islam di-stigmatisasi (julukan terhadap hal-hal yang buruk) sebagai "Moor" (Moro). Artinya orang yang buta huruf, jahat, tidak bertuhan dan huramentados (tukang bunuh). Sejak saat itu julukan Moro melekat pada orang-orang Islam yang mendiami kawasan Filipina Selatan tersebut.
Tahun 1578 terjadi perang besar yang melibatkan orang Filipina sendiri. Penduduk pribumi wilayah Utara yang telah dikristenkan dilibatkan dalam ketentaraan kolonial Spanyol, kemudian di adu domba dan disuruh berperang melawan orang-orang Islam di selatan. Sehingga terjadilah peperangan antar orang Filipina sendiri dengan mengatasnamakan "misi suci". Dari sinilah kemudian timbul kebencian dan rasa curiga orang-orang Kristen Filipina terhadap Bangsa Moro yang Islam hingga sekarang.
Sejarah mencatat, orang Islam pertama yang masuk Kristen akibat politik yang dijalankan kolonial Spanyol ini adalah istri Raja Humabon dari pulau Cebu, kemudian Raja Humabon sendiri dan rakyatnya.

Masa Imperialisme Amerika Serikat

Sekalipun Spanyol gagal menundukkan Mindanao dan Sulu, Spanyol tetap menganggap kedua wilayah itu merupakan bagian dari teritorialnya. Secara tidak sah dan tak bermoral Spanyol kemudian menjual Filipina kepada Amerika Serikat seharga US$ 20 juta pada tahun 1898 melalui Traktat Paris.
Amerika datang ke Mindanao dengan menampilkan diri mereka sebagai seorang sahabat baik dan dapat dipercaya. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Traktat Bates (20 Agustus 1898) yang menjanjikan kebebasan beragama, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan mendapatkan pendidikan bagi Bangsa Moro. Namun traktat tersebut hanya taktik mengambil hati orang-orang Islam agar tidak memberontak, karena pada saat yang sama Amerika tengah disibukkan dengan pemberontakan kaum revolusioner Filipina Utara pimpinan Emilio Aguinaldo.
Terbukti setelah kaum revolusioner kalah pada 1902, kebijakan AS di Mindanao dan Sulu bergeser kepada sikap campur tangan langsung dan penjajahan terbuka. Setahun kemudian (1903) Mindanao dan Sulu disatukan menjadi wilayah propinsi Moroland dengan alasan untuk memberadabkan (civilizing) rakyat Mindanao dan Sulu. Periode berikutnya tercatat pertempuran antara kedua belah pihak. Teofisto Guingona, Sr. mencatat antara tahun 1914-1920 rata-rata terjadi 19 kali pertempuran. Tahun 1921-1923, terjadi 21 kali pertempuran.
Patut dicatat bahwa selama periode 1898-1902, AS ternyata telah menggunakan waktu tersebut untuk membebaskan tanah serta hutan di wilayah Moro untuk keperluan ekspansi para kapitalis. Bahkan periode 1903-1913 dihabiskan AS untuk memerangi berbagai kelompok perlawanan Bangsa Moro.
Namun Amerika memandang peperangan tak cukup efektif meredam perlawanan Bangsa Moro, Amerika akhirnya menerapkan strategi penjajahan melalui kebijakan pendidikan dan bujukan. Kebijakan ini kemudian disempurnakan oleh orang-orang Amerika sebagai ciri khas penjajahan mereka.
Kebijakan pendidikan dan bujukan yang diterapkan Amerika terbukti merupakan strategi yang sangat efektif dalam meredam perlawanan Bangsa Moro. Sebagai hasilnya, kohesitas politik dan kesatuan di antara masyarakat Muslim mulai berantakan dan basis budaya mulai diserang oleh norma-norma Barat.
Pada dasarnya kebijakan ini lebih disebabkan keinginan Amerika memasukkan kaum Muslimin ke dalam arus utama masyarakat Filipina di Utara dan mengasimilasi kaum Muslim ke dalam tradisi dan kebiasaan orang-orang Kristen. Seiring dengan berkurangnya kekuasaan politik para Sultan dan berpindahnya kekuasaan secara bertahap ke Manila, pendekatan ini sedikit demi sedikit mengancam tradisi kemandirian yang selama ini dipelihara oleh masyarakat Muslim.

Masa Peralihan

Masa pra-kemerdekaan ditandai dengan masa peralihan kekuasaan dari penjajah Amerika ke pemerintah Kristen Filipina di Utara. Untuk menggabungkan ekonomi Moroland ke dalam sistem kapitalis, diberlakukanlah hukum-hukum tanah warisan jajahan AS yang sangat kapitalistis seperti Land Registration Act No. 496 (November 1902) yang menyatakan keharusan pendaftaran tanah dalam bentuk tertulis, ditandatangani dan di bawah sumpah. Kemudian Philippine Commission Act No. 718 (4 April 1903) yang menyatakan hibah tanah dari para Sultan, Datu, atau kepala Suku Non-Kristen sebagai tidak sah, jika dilakukan tanpa ada wewenang atau izin dari pemerintah. Demikian juga Public Land Act No. 296 (7 Oktober 1903) yang menyatakan semua tanah yang tidak didaftarkan sesuai dengan Land Registration Act No. 496 sebagai tanah negara, The Mining Law of 1905 yang menyatakan semua tanah negara di Filipina sebagai tanah yang bebas, terbuka untuk eksplorasi, pemilikan dan pembelian oleh WN Filipina dan AS, serta Cadastral Act of 1907 yang membolehkan penduduk setempat (Filipina) yang berpendidikan, dan para spekulan tanah Amerika, yang lebih paham dengan urusan birokrasi, untuk melegalisasi kalim-klaim atas tanah.
Pada intinya ketentuan tentang hukum tanah ini merupakan legalisasi penyitaan tanah-tanah kaum Muslimin (tanah adat dan ulayat) oleh pemerintah kolonial AS dan pemerintah Filipina di Utara yang menguntungkan para kapitalis.
Pemberlakukan Quino-Recto Colonialization Act No. 4197 pada 12 Februari 1935 menandai upaya pemerintah Filipina yang lebih agresif untuk membuka tanah dan menjajah Mindanao. Pemerintah mula-mula berkonsentrasi pada pembangunan jalan dan survei-survei tanah negara, sebelum membangun koloni-koloni pertanian yang baru. NLSA - National Land Settlement Administration - didirikan berdasarkan Act No. 441 pada 1939. Di bawah NLSA, tiga pemukiman besar yang menampung ribuan pemukim dari Utara dibangun di propinsi Cotabato Lama.
Bahkan seorang senator Manuel L. Quezon pada 1936-1944 gigih mengkampanyekan program pemukiman besar-besaran orang-orang Utara dengan tujuan untuk menghancurkan keragaman (homogenity) dan keunggulan jumlah Bangsa Moro di Mindanao serta berusaha mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat Filipina secara umum.
Kepemilikan tanah yang begitu mudah dan mendapat legalisasi dari pemerintah tersebut mendorong migrasi dan pemukiman besar-besaran orang-orang Utara ke Mindanao. Banyak pemukin yang datang, seperti di Kidapawan, Manguindanao, mengakui bahwa motif utama kedatangan mereka ke Mindanao adalah untuk mendapatkan tanah. Untuk menarik banyak pemukim dari utara ke Mindanao, pemerintah membangun koloni-koloni yang disubsidi lengkap dengan seluruh alat bantu yang diperlukan. Konsep penjajahan melalui koloni ini diteruskan oleh pemerintah Filipina begitu AS hengkang dari negeri tersebut. Sehingga perlahan tapi pasti orang-orang Moro menjadi minoritas di tanah kelahiran mereka sendiri.

Masa Pasca Kemerdekaan hingga Sekarang

Kemerdekaan yang didapatkan Filipina (1946) dari Amerika Serikat ternyata tidak memiliki arti khusus bagi Bangsa Moro. Hengkangnya penjajah pertama (Amerika Serikat) dari Filipina ternyata memunculkan penjajah lainnya (pemerintah Filipina). Namun patut dicatat, pada masa ini perjuangan Bangsa Moro memasuki babak baru dengan dibentuknya front perlawanan yang lebih terorganisir dan maju, seperti MIM, Anshar-el-Islam, MNLF, MILF, MNLF-Reformis, BMIF. Namun pada saat yang sama juga sebagai masa terpecahnya kekuatan Bangsa Moro menjadi faksi-faksi yang melemahkan perjuangan mereka secara keseluruhan.
Pada awal kemerdekaan pemerintah Filipina disibukkan dengan pemberontakan kaum komunis Hukbalahab dan Hukbong Bayan Laban Sa Hapon. Sehingga tekanan terhadap perlawanan Bangsa Moro dikurangi. Gerombolan komunis Hukbalahab ini awalnya merupakan gerakan rakyat anti penjajahan Jepang, setelah Jepang menyerah mereka mengarahkan perlawanannya ke pemerintah Filipina. Pemberontakan ini baru bisa diatasi di masa Ramon Magsaysay, menteri pertahanan pada masa pemerintahan Eipidio Qurino (1948-1953).
Tekanan semakin terasa hebat dan berat ketika Ferdinand Marcos berkuasa (1965-1986).
Dibandingkan dengan masa pemerintahan semua presiden Filipina dari Jose Rizal sampai Fidel Ramos maka masa pemerintahan Ferdinand Marcos merupakan masa pemerintahan paling represif bagi Bangsa Moro. Pembentukan Muslim Independent Movement (MIM) pada 1968 dan Moro Liberation Front (MLF) pada 1971 tak bisa dilepaskan dari sikap politik Marcos yang lebih dikenal dengan Presidential Proclamation No. 1081 itu.
Perkembangan berikutnya kita semua tahu. MLF sebagai induk perjuangan Bangsa Moro akhirnya terpecah. Pertama, Moro National Liberation Front (MNLF) pimpinan Nurulhaj Misuari yang berideologikan nasionalis-sekuler. Kedua, Moro Islamic Liberation Front (MILF) pimpinan Salamat Hashim, seorang ulama pejuang, yang murni berideologikan Islam dan bercita-cita mendirikan negara Islam di Filipina Selatan. Namun dalam perjalanannya, ternyata MNLF pimpinan Nur Misuari mengalami perpecahan kembali menjadi kelompok MNLF-Reformis pimpinan Dimas Pundato (1981) dan kelompok Abu Sayyaf pimpinan Abdurrazak Janjalani (1993). Tentu saja perpecahan ini memperlemah perjuangan Bangsa Moro secara keseluruhan dan memperkuat posisi pemerintah Filipina dalam menghadapi Bangsa Moro.
Ditandatanganinya perjanjian perdamaian antara Nur Misuari (ketua MNLF) dengan Fidel Ramos (Presiden Filipina) pada 30 Agustus 1996 di Istana Merdeka Jakarta lebih menunjukkan ketidaksepakatan Bangsa Moro dalam menyelesaikan konflik yang telah memasuki 2 dasawarsa itu. Disatu pihak mereka menghendaki diselesaikannya konflik dengan cara diplomatik (diwakili oleh MNLF), sementara pihak lainnya menghendaki perjuangan bersenjata/jihad (diwakili oleh MILF).
Semua pihak memandang caranya lah yang paling tepat dan efektif. Namun agaknya Ramos telah memilih salah satu diantara mereka walaupun dengan penuh resiko. "Semua orang harus memilih, tidak mungkin memuaskan semua pihak," katanya.
Oleh: Iman Nugraha

Read more »

Islam di Thailand

Thailand atau yang dahulu dikenal dengan nama Siam secara geografis terletak di wilayah Asia Tenggara dengan jumlah penduduk sekitar 60 juta jiwa. Sebagian besar warga di negara ini dari etnis Thai dan menganut agama Budha. Diantara minoritas agama di Thailand, Islam adalah agama yang terbesar.

Sampai saat ini tidak ada data yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah warga muslim di negara ini. Jumlah yang sering disebut berkisar antara 6-15 persen. Namun demikian, pemerintah Bangkok secara resmi menyebut jumlah umat Islam di negara itu hanya sekitar 4 persen. Dengan persentase yang kecil berdasarkan data pemerintah, jumlah warga muslim di sana tidak lebih dari dua setengah juta jiwa.
Warga muslim di Thailand umumnya bermadzhab Sunni Syafi’i sementara hanya sekitar satu persen dari mereka menganut madzhab Syiah. Keberadaan muslim Syiah di Thailand bukan fenomena yang baru, tetapi sudah ada sejak abad 17 Masehi, setelah seorang peniaga dari Iran yang bernama Sheikh Ahmad Qomi hijrah ke negeri Siam tahun 1602. Sejarah menyebutkan bahwa setelah kedatangan Sheikh Ahmad Qomi, mulai terbentuk komunitas Syiah di Thailand, dan lambat laun upacara ritual yang identik dengan kaum Syiah seperti upacara peringatan Tasu’a dan Asyura membudaya di kalangan mereka.
Namun dua generasi setelah itu, akibat transfomasi yang terjadi di negeri itu sebagian keturunan Iran di Thailand mengganti agama mereka dan memeluk agama Budha. Dengan demikian, mulai muncul perpecahan di tengah keturunan Sheikh Ahmad Qomi. Mereka yang keluar dari Islam dan memeluk agama Budha umumnya melakukan hal itu karena dorongan ambisi kekuasaan. Keturunan Sheikh Ahmad Qomi yang masih memegang teguh keyakinan mereka memutuskan untuk berhijrah dari Ayutaya yang saat itu menjadi ibukota negara menuju ke kota kuno, Bangkok, demi menjaga agama.
Saat ini di Thailand terdapat sekitar 2.500 buah masjid, 250 diantaranya berada di ibukota, Bangkok. Sekitar 400-an masjid berada di provinsi Naratiwath, provinsi di selatan Thailand yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan di Thailand. Selain masjid, penyebaran dan pencerahan Islam dilakukan lewat pusat-pusat pendidikan agama Islam juga oleh lembaga Sheikhul Islam.Perlu dicatat bahwa terbentuknya lembaga Sheikhul Islam di negeri Budha seperti Thailand menunjukkan kredebilitas kelompok muslim dan kedudukannya di mata Raja.
Di Thailand, pusat pendidikan agama lazim disebut pondok. Saat ini di Thailand jumlah pusat pendidikan Islam mencapai lebih dari 500 sekolah. Dari jumlah itu 300 diantaranya tercatat secara resmi dalam daftar pemerintah. Di sekolah agama, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan Arab. Para pemimpin pondok biasanya menaruh perhatian yang besar pada masalah sholat dan hukum-hukumnya serta membaca dan menghafal al-Qur’an.
Pemerintah Thailand tidak memberikan legalisasi bagi ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah agama Islam. Karena itu, ijazah para santri tidak dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah negeri atau untuk mencari pekerjaan. Akibatnya, mereka yang memiliki kecenderungan pada masalah agama lebih memilih untuk mengajar agama setelah menamatkan jenjang pendidikan. Kondisi seperti ini memaksa banyak warga muslim untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah negeri, padahal dalam hati kecil mereka menentang budaya yang diajarkan sekolah-sekolah negeri karena bertolak belakang dengan keyakinan agama Islam.
Bagi rezim Thailand, keberadaan sekolah-sekolah agama Islam cukup mengganggu program pemerintah yang ingin mensosialisasikan budaya Thai bagi seluruh warganya dan melebur warga muslim secara penuh ke dalam komunitas Thai. Untuk menekan apa yang dianggapnya sebagai gangguan ini, pemerintah Thailand memberlakukan pembatasan terhadap kegiatan sekolah-sekolah agama Islam. Tindakan lain yang dilakukan adalah berupaya memasukkan sekolah-sekolah tersebut ke dalam pengawasannya. Dengan memberikan ijazah yang dilegalisir, pemerintah berusaha menekan ‘ekstrimisme’ kelompok santri.
Berdasarkan penelitian yang ada, umat Islam di Thailand umumnya terdiri atas dua kelompok etnis. Etnis pertama adalah warga muslim Thai juga keturunan Burma yang merupakan penduduk asli Thailand dan Burma. Mereka umumnya memeluk agama Islam karena hubungan perkawinan. Biasanya dari sisi ekonomi, muslim Thai lebih mapan dan mereka tinggal di kawasan utara dan tengah Thailand. Etnis kedua adalah warga muslim Melayu. 90% muslim Thailand berasal dari etnis Melayu. Mereka umumnya tinggal di kawasan selatan yang berbatasan dengan Malaysia. Bahasa yang mereka gunakan sehari-hari adalah bahasa Melayu.
Kebijakan diskriminatif pemerintah Thailand terhadap warga muslim khususnya di wilayah selatan negara itu telah membangkitkan sentimen anti pemerintah pusat di tengah minoritas besar Thailand ini. Munculnya perlawanan bersenjata khususnya di kawasan selatan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan diskriminatif tersebut. Muslimin di selatan Thailand pernah memberontak secara luas pada tahun 1948 yang dihadapi oleh pemerintah dengan tangan besi. Akibatnya sentimen dan permusuhan terus membara. Mungkin saja pemerintah Thailand dapat secara lahiriyah meredakan kerusuhan dan pemberontakan, namun kondisinya tetap seperti api dalam sekam. Dan kini, kerusuhan gelombang baru pecah sejak Januari 2004. Sudah lebih dari 2.500 orang tewas dan seluruh upaya yang dilakukan pemerintah Thailand -termasuk yang ditengahi oleh Malaysia- tidak berhasil meredakan konflik. Sebab konflik di selatan Thailand memerlukan penanganan sampai ke akarnya, yang salah satunya adalah dengan mengubah kebijakan diskriminatif pemerintah Bangkok terhadap mereka.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] Sheikh Ahmad Qomi lahir di kota Qom Iran tahun 1543 Masehi dan pada tahun 1605 hijrah ke negeri Siam (Thailand). Ia menikah dengan seorang wanita keluarga kerajaan dan dianugerahi dua anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Dari ketiga anaknya, Sheikh Ahmad Qomi memiliki keturunan yang kini menetap di Thailand. Umumnya mereka dihormati di negeri ini dan memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Tak sedikit pula yang duduk di jabatan penting pemerintahan.

[2] Warga muslim Thailand meski minoritas di tengah umat Budha, namun mereka memiliki kedudukan sosial dan jabatan politik yang tinggi. Di majlis Senat mereka memiliki jatah tujuh kursi sementara di parlemen memiliki 13 kursi.

[3] Ketika Raja Siam mendapat kesembuhan setelah menderita penyakit yang berat, untuk menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan, ia menggelar acara ritual khusus di salah satu kuil besar. Raja mengundang semua pejabat pemerintahan dan anggota kerajaan untuk mengikuti upacara tersebut. Hanya seorang pejabat kerajaan yang tidak diundang, dia adalah Jay, cicit Sheikh Ahmad Qomi yang beragama Islam. Jay saat itu menjabat sebagai Menteri Urusan Perkotaan di Kerajaan Siam. Jay sangat sedih karena tidak mendapat undangan Raja. Ia yakin bahwa diskriminasi ini terjadi karena ia keturunan Iran dan beragama Islam. Karena itu, tanpa mempedulikan penentangan keluarga besar keturunan Sheikh Ahmad Qomi, Jay berpindah agama menjadi pengikut agama Budha. Dengan demikian ia dapat mengikuti ucapara ritual Budha.

[4] Yang perlu dicatat di sini adalah bahwa kedudukan Sheikhul Islam diperoleh Sheikh Ahmad Qomi berkat hubungan dekatnya dengan kerajaan dan beliau menjadi Sheikhul Islam pertama di negeri Siam. Saat itu, Sheikh Ahmad Qomi mengenalkan madzhab Syiah Itsna Asyariah kepada rakyat Siam. Sampai tahun 1945, jabatan Sheikhul Islam dipegang oleh anak cucu Sheikh Ahmad Qomi (13 orang) yang kesemuanya bermadzhab Syiah. Setelah tahun 1945 hingga saat ini sudah empat orang dari kalangan muslim Sunni yang memangku jabatan Sheikhul Islam di Thailand.

Read more »